Hukum dan Kebijakan Publik untuk Masyarakat Indonesia
Buku: Hukum dan Kebijakan Publik

By Bermadah 21 Jan 2020, 13:32:35 WIB Opini
Hukum dan Kebijakan Publik untuk Masyarakat Indonesia

Keterangan Gambar : SURYADI


BERMADAH.CO.ID - Buku ini memiliki kontribusi yang sangat tinggi bagi perkembangan ilmu pengetahuan karena dapat memperluas cakrawala pengetahuan dibidang hukum dan kebijakan publik yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Buku ini membahas tentang hukum pada umumnya, perihal khaidah hukum, pengembangan dan penegak hukum, kebijakan publik mulai dari sejarah, terminologi, proses perumusan implementasi kebijakan publik, serta evaluasi kebijakan.

Hukum merupakan kegiatan rangkaian kaidah atau peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Hukum dalam beroperasinya menggunakan konsep itupun sudah terlibat kedalam permasalahan metodologis. konsep tersebut digunakan  untuk meyebutkan secara ringkas apa yang ingin dicakup oleh suatu peraturan hukum. 

Konsep adalah suatu pengetahuan, pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai prinsip. Hukum merupakan contoh yang paling baik tentang bagaimana kenyataan sosial itu diringkas ke dalam streotip yang dihasilkan oleh kontruksi pikir kita sendiri. Dengan konsep itulah masyarakat hendak diatur. 

Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum. Dengan pengutaraan seperti itu kita melihat dengan jelas persoalan yang kita hadapi sekarang, yaitu hubungan antara hukum dan kekuasaan. 

Hukum dan nilai merupakan suatu rangkaian konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran bagian terbesar atau golongan-golongan tertentu dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan apa yang diangap buruk. 

Konsepsi-konsepsi abstrak yang merupakan nilai-nilai sosial yang berpokok pangkal pada lima masalah pokok di dalam kehidupan manusia yang mencakup hakikat dan sifat hidup manusia, karya, kedudukan manusia dalam ruang waktu, hubungan manusia dengan sekitarnya, hubungan manusia dengan sesame lingkungan atau sosoal. 

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa, hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sesuatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dan nilai-nilai sosial tersebut. 

Histori kebijakan publik (publik policy) sebenarnya itu sudah ada sejak timbulnya politicis atau kegiatan politik. Kegiatan politik sudah ada sejak beberapa abad sebelum Masehi, serta sebagai ilmu politik pun sudah mulai sejak zaman Yunani. 

Tetapi, semuanya itu belum dikenal sebagai public policy. Public policy yang pertama, merupakan kode resmi, yang dihasilkan oleh kota Mesopotamia pada abad XXI SM. Kodenya meliputi prosedur prosedur kriminal, undang-undang pemilikan, perdagangan, hubungan keluarga dan perkawinan, tariff tabib, dan apa yang kita kenal sekarang dengan pertanggungjawaban public. 

Di Indonesia, istilah public policy itu masih belum mendapatkan terjemahan yang pasti. Kita menemui istilah kebijaksanaan umum, kebijaksanaan pemerintahan, kebijaksanaan public, kebijaksanaan negara, dan sebagainya. Terdapat perbedaan pokok antara kebijakan dan kebijaksanaan. 

Kebijakan berasal dari kata bijak. Kata bijak berarti learned dan experienced. Hal ini berarti kebijakan menunjukan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaan learned (terpelajar) dan experienced (berpengalaman), kata kebijaksanaan berasal dari kata bijaksana. Yang merupakan kata sifat berarti acute,  sedangkan kebijaksanaan sebagai kata benda berarti insight, understanding dll. Yang menunjukan sifat seseorang atau sesuatu yang dimilikinya. 

Mengenai pelaksanaan suatu kebijaksanaan, sesungguhnya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan sejak kebijaksanaan tersebut dalam perumusan dan proses penetapannya, namun perlu pula diketahui dengan baik, bagaimana pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah itu harus dilakukan. Peraturan-peraturan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Akhirnya tidak menguntungkan masyarakat, malahan merugikan negara. 

Adanya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan apalagi korupsi semuanya dapat merugikan rakyat yang akhirnya bermuara pada merugikan bangsa dan negara. Proses pelaksanaan kebijaksanaan melalui proses yang panjang dan meluas guna tercapainya tujuan kebijaksanaan terhadap rakyat dengan kesadaran nilai-nilai yang berkembang. 

Adapun dalam kebijakan untuk masyarakat Indonesia hakikatnya sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini adapun arti dari masyarakat yaitu society. Asal kata socius yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat bersal dari dari bahasa Arab yaitu syrik, artinya bergaul.

Adanya saling bergaul ini tentu dapat menjadikan bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Dalam hal ini juga terdapat evaluasi kebijakan dalam hukum dan kebijakan publik untuk indonesia.

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu unsur fungsional dari kegiatan pengambilan kebijaksanaan dapat menentukan keberhasilan dari suatu program atau kebijaksanaan pemerintah. Evaluasi menjadi agenda terpenting yang harus dilakukan dalam kebijakan.indikator keberhasikan sebuah kebijakan adalah dari aspek evaluasi yang baik dan transparan.

Dalam hal ini, evaluasi pendahuluan sangat penting:

Yang Pertama: Ada kemungkinan kondisi dalam masyarakat atau publik sudah berubah sehingga tidak sama dengan kondisi pada waktu program itu diolah dan ditetap.

Yang kedua: Ada kemungkinan biaya-biaya yang dapat ditiadakan atau ditekan karena perkembangan keadaan.

Kesimpulan

Hubungan antara hukum dan kebijakan terletak pada kesamaan proses yaitu sama-sama diawali dengan permasalahan dan sama-sama diakhiri dengan solusi terhadap permasalahan tersebut namun bentuk solusinya berbeda, jika solusi dari kebijakan publik adalah keputusan kebijakan publik, sedangkan solusi dari proses pembuatan hukum adalah produk hukum yang melegitimasi keputusan kebijakan public tersebut. 

Dalam hal ini juga terdapat Evaluasi dalam hukum kebijakan publik untuk masyarakat indonesia dengan hal itu dapat mengetahui apa yang kurang dari solusi permasalahannya.(***)

Oleh: SURYADI (21801091113)

ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FIA UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Judul Buku: Hukum dan Kebijakan Publik

Pengarang: HAYAT, SAP., M.Si.

Tahun Terbit: 2019

Halaman:  296




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.


Jajak Pendapat



Komentar Terakhir

  • PelangiQQ

    Ah.. paling bentar ajaa tu - Dapatkan bonus melimpah untuk member baru !! Hanya di ...

    View Article
  • Pelangipoker

    Semoga hukum dapat ditegakkan walaupun melawan orang berduit - Dapatkan bonus untuk member baru ...

    View Article
  • Pokerpelangi

    Udah dapat keja lain mungkin. Habis lama kali diterima PNS - Poker online bonus terbesar untuk ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video