ICEL Apresiasi Moratorium Perizinan Kelapa Sawit

By Bermadah 04 Okt 2018, 20:41:30 WIB Nasional
ICEL Apresiasi Moratorium Perizinan Kelapa Sawit

Keterangan Gambar : Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. Foto/Net


BERMADAH.CO.ID, JAKARTA - Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), menyambut baik diterbitkannya moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Binagraha, Jakarta, Kamis (20/9/2018) lalu.

Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo mengapresiasi kebijakan ini, yang pas dengan momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan, khususnya dari aktivitas perkebunan sawit. Namun demikian, Henri menilai pengaturan mengenai aspek penegakan hukum masih sangat lemah. 

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kebijakan ini, khususnya berkaitan dengan keberhasilan Inpres yang telah dikeluarkan oleh Presiden terkait moratorium perizinana kelapa sawit. Pertama, proses pengambilan kebijakan dalam penundaan dan evaluasi belum menunjukkan adanya mekanisme pelibatan para pemangku kepentingan. 

Hampir semua unsur di dalam pemerintahan selama ini diduga terlibat dalam pemberian izin yang menyalahi aturan ataupun adanya pembiaran pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, tidak terdeteksi bagaimana pelibatan pemangku kepentingan selain pemerintah seperti publik dan perusahaan.

Kedua, selain mekanisme keterlibatan publik, penting juga adanya keterbukaan informasi atas hasil penundaan dan evaluasi. Dampak keterlanjuran selama ini hanya merugikan negara dan masyarakat. 

"Keterbukaan informasi memberikan akses bagi publik untuk memulihkan haknya, salah satunya hak atas lingkungan hidup yang baik dari dampak yang disebabkan oleh pelanggaran yang selama ini terjadi," ujar Henri, dalam rilis yang diterima bermadah.co.id, Kamis (4/10/2018).

Ketiga adalah kelembagaan penegakan hukum masih lemah dalam Inpres ini. Keterlanjuran yang terjadi selama ini sesungguhnya tidak hanya pelanggaran administratif belaka, melainkan juga pelanggaran atau kejahatan pidana. Tidak terlihat bagaimana peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum sehubungan dengan ini. 

Selain itu, aparat penegak hukum perlu juga dilibatkan agar dapat mengatasi persoalan integritas para oknum aparat yang biasanya juga menjadi backing dalam kejahatan yang terkait dengan kawasan hutan dan lahan.

"Moratorium sawit memang satu keharusan jika kita mau membenahi tata kelola hutan dan lahan kita, terutama dari aktivitas perkelapasawitan yang selama ini menjadi pressure bagi hutan dan lahan kita. Tapi faktor keberhasilannya tidak hanya tergantung pada kebijakan moratoriumnya," ujar Henri kembali.

Disampaikannya, terdapat beberapa faktor penting yang akan menentukan keberhasilan moratorium sawit antara lain, faktor penegakan hukum yang tegas bagi pelanggaran di bidang perkebunan sawit. Inpres ini belum memberikan kontribusi optimal bagi penguatan kelembagaan penegakan hukum. Penekanan Inpres ini hanya di isu evaluasi, sementara tindak lanjut terhadap keterlanjuran dan pelanggaran yang terjadi tidak diatur. Selain itu, peran institusi kepolisian dan kejaksaan juga tidak diatur sama sekali.

Penataan kembali bisnis persawitan dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga perlu memperhatikan pertumbuhan usaha perkebunan lainnya, tidak hanya bergantung pada satu komoditas, sawit saja. 

Perlu adanya review kebijakan menyeluruh yang berpengaruh sebagai faktor pemicu bagi pelanggaran-pelanggaran di bidang perkebunan sawit. Misalnya aspek kebijakan tumpang tindih tata ruang, perlindungan kawasan ekosistem penting seperti gambut, sistem perizinan, ISPO dan lain-lain.

Keterbukaan informasi dan pelibatan publik dalam kebijakan moratorium sawit. Publik yang selama ini menaruh perhatian terkait dengan hutan dan lahan perlu dilibatkan untuk memperkuat proses input dan akuntabilitas dari agenda-agenda penting selama miratorium berjalan.

Terakhir, Inpres ini tidak memberikan ukuran keberhasilan dalam skala waktu, sehingga keberhasilannya tidak dapat diukur. Apalagi dalam satu tahun pertama ini, kita tahu tidak akan bisa efektif mengingat tahun ini merupakan tahun politik dan setelahnya akan banyak terjadi perubahan rezim atau suksesi di tingkat pemerintahan yang mengikuti hasil Pemilu 2019. (rilis) 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.


Jajak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video