Kuasa Hukum Koperasi KSB Pertanyakan Status Hukum Sariantoni
Pasca Dilaporkan Terkait Kasus Dugaan Penipuan/Penggelapan

By Bermadah 08 Okt 2018, 13:38:17 WIB Hukrim
Kuasa Hukum Koperasi KSB Pertanyakan Status Hukum Sariantoni

Keterangan Gambar : Unjuk Rasa Mahasiswa Beberapa Waktu Lalu


BERMADAH.CO.ID, PEKANBARU - Status hukum kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan ke Polda Riau beberapa waktu lalu dipertanyakan Kuasa Hukum Koperasi KSB, Abu Bakar Sidik. Sebelumnya, Sariantoni sebagai pihak terlapor diduga melakukan penipuan/penggelapan yang mengakibatkan warga Rokan Hilir mengalami kerugian Rp298.947.892.805.

Bahkan, kasus tersebut juga sudah dilaporkan kepada petugas kepolisian sesuai STPL/520/X/2016/RIAU/SPKT Tanggal 10 Oktober 2016 lalu.

Hal itu langsung diungkapkan Kuasa Hukum Koperasi KSB, Abu Bakar Sidik mengatakan bahwa petugas tidak ada alasan untuk tidak segera menahan Sariantoni.

"Tidak ada alasan Polda Riau untuk tidak menetapkan (sesegera mungkin-red) Sariantoni sebagai tersangka," katanya, Senin (8/10/2018).

Karena, menurut Abu Bakar sendiri alasan kuat Sariantoni ditetapkan tersangka dan segera ditahan karena mencukupi minimal dua alat bukti. 

"Saksi sudah dipanggil. Baik itu dari warga Rokan Hilir maupun pihak Koperasi. Apalagi yang ditunggu," tegasnya.

Tapi hingga saat ini, dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut prosesnya masih terkesan lamban di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau.

Diketahui, dua alat bukti yang dinilainya sudah cukup ini, antara lain sudah ada beberapa orang saksi, baik dari pihak pengurus hingga masyarakat sudah dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangannya.

Kedua, urainya, sudah ada surat dari PT Torganda diserahkan ke Polda. "Surat itu dengan jelas menyatakan, PT Torganda telah menyerahkan hasil kebun kepada Koperasi Karya Perdana yang diketuai langsung oleh Sariantoni, Karya Perdana tidak menyerahkan ke Koperasi KSB," yakinnya.

Untuk diketahui, Sariantoni dilaporkan dan didemo karena diduga melakukan penipuan dan penggelepan hasil panen kelapa sawit warga Kabupaten Rokan Hilir dari Tahun 2009 sampai 2018 yang luasnya sampai 1.102 hektare.

Hal tersebut dinyatakan dalam aksi demo Mahasiswa Pejuang Rakyat (MPR) Riau beberapa waktu lalu di halaman Kantor Mapolda Riau Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.(fik)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.


Jajak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video