Pemprov Riau Paparkan Kinerja PPID di Komisi Informasi Pusat

By Bermadah 17 Okt 2019, 22:51:26 WIB Nasional
Pemprov Riau Paparkan Kinerja PPID di Komisi Informasi Pusat

BERMADAH.CO.ID, JAKARTA -  Dalam rangka memenuhi undangan Komisi Informasi (KI) Pusat untuk melakukan pemeringkatan atau KI Award, Penjabat (Pj) Sekdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie langsung hadir menyampaikan pemaparan.

Pj Sekdaprov memaparkan terkait kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka mendukung dan mengawal keterbukaan informasi sesuai UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemaparan disampaikan di depan para Komisioner KI Pusat bertempat di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Dalam paparannya, Pj Sekdaprov menyebut bahwa PPID Utama Pemprov Riau sudah berjalan sesuai UU KIP dan Permendagri No 3/2017 tentang PPID.

PPID Utama Pemprov Riau dalam rangka mengawal keterbukaan informasi juga berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Riau. Termasuk, dengan NGO yang komit dengan keterbukaan informasi seperti Fitra Riau.

"Jadi masalah keterbukaan informasi dan transparansi ini sudah jadi komitmen kita," tegas Ahmad Syah.

Seraya menambahkan bahwa masalah transparansi dan keterbukaan informasi bahkan masuk dalam visi misi Gubernur Riau.

Pj Sekdaprov juga menyebutkan bahwa keberadaan PPID Utama ternyata juga dapat menekan angka sengketa informasi ke KI Provinsi Riau.

Sebab, setiap terjadi ketidaksepahaman antara pemohon informasi dengan badan publik, PPID Utama juga berupaya melakukan mediasi.

"Jadi hanya sedikit yang sampai bersengketa ke KI," ungkapnya.

Ahmad Syah berharap, dengan kinerja PPID Utama Pemprov Riau yang cukup baik, KI Pusat kiranya dapat memberikan penilaian yang baik.

Sementara itu, Anggota Komisioner Informasi Pusat Cecep Suryadi ketika dihubungi melalui sambungan telepon mengatakan, agenda tersebut, seluruh badan publik memaparkan perkembangan tentang layanan informasi. 
"Agenda tadi seluruh badan publik memaparkan perkembangan tentang layanan informasi. jadi pemaparan tersebut 
dibagi 7 kategori di antaranya ada dari Kementerian, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, BUMN, 
Pemerintah Provinsi dan Partai Politik," terangnya.

"Untuk Pemerintah Provinsi Riau yang hadir tadi kita meminta untuk mengembangkan inovasi layanan publik. Jadi, tidak hanya sekedar menyediakan layanan informasi," ungkapnya.

Cecep juga mengatakan, terkait Riau, itu terobosan bagus dan perlu kolaborasi dengan pihak-pihak terkait ke depan.

"Tahun kemaren kita mengikuti memang di tingkat KI Riau juga melakukan pemeringkatan penilaian informasi publik terkhusus untuk Organisasi Perangkat Daerah
yang ada di Riau. Pemerintah Provinsi Riau harus melakukan lompatan besar terhadap klasifikasi informasi yang dilakukan selama ini.
Untuk tahun lalu penilaian kategori cukup informatif itu diraih oleh Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat dan Jawa Barat," sebutnya.

"Kami juga mengapresiasi pihak Pemprov Riau hadir di acara tersebut," tutup Cecep.(Rasid)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.


Jajak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video