Peran Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

By Bermadah 30 Nov 2019, 02:33:41 WIB Opini
Peran Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

BERMADAH.CO.ID - Menurut Daniel S Lev, yang paling penting menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik, dan bahwa tempat hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, social, (Daniel S. Lev, 1990: xii). 

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentik dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menetukan terbentuknya suatu produk hukum. 

Maka, untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara manapun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaaan lembaga negara dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri. 

Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai sesuatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pola mencakup lembaga (institotions) dan proses (process) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan (Mieka komar et,al, 2002:91). 

Indonesia masa kini banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap lembaga dan penegakan hukum karena disebabkan persoalan-persoalan hukum yang tidak kunjung efektif dalam penanganannya. Ketidak percayaan pada sistem hukum di Indonesia, yang makin hari makin memperhatinkan. Kecendrungan ini tidak hanya terjadi di lembaga-lembaga peradilan tapi juga diseluruh lapisan sosial. 

Leibnis berkata, bahwa kebaikan hidup itu hanya terjamin kalau orang-orang memiliki sikap keadilan dengan kata lain: prinsip dasar hukum alam, yang menjamin pembangunan manusia dalam segala hubungannya, ialah keadilan-keadilan yang dimaksut disini memiliki arti luas.

Dari kenyataan ini, didasari adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu peroses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan di teliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata “procces“ dan kata “institutions,” dalam mewujudkan suatu praturan perundang-undangan sebagai produk politik. 

Pengaruh ini akan semakin nampak apabila suatu peraturan mulai tidak pas lagi pada masalah yang diaturnya. Keadaan seperti ini dapat juga dijumpai pada lembaga-lembaga hukum. Lembaga ini sebetulnya didirikan atas dasar asumsi-asumsi mengenai hal-hal yang akan diaturnya yang lebih kurang juga meliputi susunan, wewenang maupun prosedur kerjanya sudah diatur oleh hukum. 

Praturan hukum ini ditangani oleh pengadilan itu nanti, yang meliputi perkiraan jumlah perkara, jenisnya, tingkat kecerdasan para pemerkara dan sebagainya, lihat. Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan ilmu-ilmu sosial bagi pengembangan ilmu hukum, cetakan kedua (Yogyakarta: genta publishing, 2010)h. 68. 

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik, peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan. 

Karena itu, institusi politik hanyalah alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuasaan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, DPR, dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, profesi dan lain-lain. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas.(***)

Oleh

Moh. Rofiq Risandi, Mahasiswa : Universitas Islam Malang

Fakultas: Ilmu Administrasi

Prodi     : Administrasi Publik




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.


Jajak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video