Pro-Kontra RUU KUHP

By Bermadah 07 Jan 2020, 03:56:21 WIB Opini
Pro-Kontra RUU KUHP

Keterangan Gambar : Selly Dwi Octavia


BERMADAH.CO.ID - Keinginan Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri ini meresahkan mayarakat khususnya mahasiswa. Aksi demo kemarin tepatnya tanggal 25-09-2019 yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai kota di Indonesia, di antaranya daerah Jember, Malang, Surabaya dan kota-kota lainnya. Mereka ramaikan gedung DPR dengan tekad untuk bisa menggagalkan perubahan pasal-pasal RUU KUHP di Indonesia.

Beberapa waktu terakhir ini kita menyaksikan bersama demostrasi dari berbagai elemen masyarakat, terkhusus mahasiswa. Tujuannya DPR RI dan yang di daerah DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Isunya fokus pada beberapa RUU yang oleh Pemerintah dan DPR sepakat untuk diketok palu alias disahkan. Setelah revisi RUU KPK tetap disahkan, beberapa RUU oleh Presiden ditunda. Di antaranya ada RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Tulisan ini akan konsen pada RUU KUHP di tengah pro kontra yang muncul, dan menjadi perhatian publik. Sejak dipublis akan disahkan, muncul berbagai respon positif maupun negatif. Beberapa pasal yang dinilai bermasalah kemudian viral bahkan memunculkan beragam meme, video kocak, termasuk hastag seperti #tolakruukuhp dan #semuabisakena plus komentar miring, serta nyinyiran yang tak terbilang jumlahnya di dunia maya. 

Respon menerima atau menolak pada prinsipnya sah-sah saja di tengah semua berhak berpendapat, dan realitas hukumnya tidak semua rasionalitas pembuat Undang-undang itu dapat diamini oleh 260an juta penduduk Indonesia. 

Spirit dari RUU KUHP sesungguhnya adalah melakukan penal reform atau pembaharuan hukum pidana yang pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Jadi upaya yang dilakukan oleh tim perumus RUU KUHP yang sudah diinisiasi sejak tahun 1963 era orde lama adalah melakukan pembaharuan KUHP yang sifatnya total dan bukan parsial sebagaimana selama ini dilakukan. 

Misalnya hanya mengganti istilah Gulden menjadi Rupiah, lalu memperluas asas territorial termasuk kapal dan pesawat udara dan lain sebagainya. Sementara asas-asas dan nilai-nilai di dalamnya masih berprinsip kolonial yang liberal dan individual. 

Berbeda jauh dengan nilai-nilai Pancasila kita yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Oleh karenanya RUU KUHP yang ingin dibangun adalah sebuah mahakarya nasional anak bangsa yang selaras dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia.

Pasal-pasal kontroversional yang terdapat di dalam RUU KUHP, di antaranya tentang:

1. Kebebasan Pers dan Berpendapat

Dalam pasal kontroversial RUU KUHP nomor 218 yang tertulis bahwa setiap orang yang dimuka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dari Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling  banyak banyak kategori IV.

2.Korupsi    

Bagi pelaku korupsi dalam pasal kontroversial RUU KUHP hanya dipidana penjara paling singkat selama dua tahun. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan dalam KUHP yang lama, yakni hukuman paling singkat empat tahun penjara. Sedangkan denda dalam pasal kontrovesial RUU KUHP minimal 10 juta dan maksimal 2 miliar. Sedangkan dalam pasal KUHP lama, denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar.

3.Penistaan Agama

Dalam Pasal RUU KUHP 313 tentang penodaan agama seseorang bisa dipidana selama 5 tahun lamanya. Hal itu berlaku bagi orang yang menyiarkan, menunjukan, menempelkan tulisan, gambar, atau rekaman, serta menyebarluaskannya melalui kanal elektronik.

Dengan masalah ini, DPR memiliki beban yang berat untuk meredakan konflik. Kinerja DPR sebelumnya setelah reformasi, diingatkan tidak mengulangi kesalahan yang sama yaitu terlalu memasang target dalam membahas rancangan UU. RUU KUHP sehingga muncul argumen-argumen yang menentang. 

Salah satunya mengenai, kebebasan dalam berpendapat dimiliki oleh semua orang. Jadi, jika RUU KUHP ini menghukum orang yang berpendapat atau memprotes Presiden, itu sama halnya mengekang warga negara khususnya kaum pelajar untuk menyalurkan pendapatnya. Tidak semua pendapat itu bisa dianggap menyerang kehormatan ataupun sebagai pengkritisan terhadap Presiden. 

Jadikan pendapat warga negara sebagai cerminan di mana letak kesalahan Presiden dalam menjalankan sistem pemerintahan. Apalagi, negara Indonesia ini adalah negara demokrasi, jadi harus melibatkan suara rakyat dan masa depan rakyat dalam mengubah dan menetapkan Undang-undang. Agar sistem pemerintahan di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan dapat dipatuhi bersama.

Dalam proses perubahan kebijakan ini tidak hanya untuk mengganti KUHP lama akan tetapi harus memikirkan bagaimana ke depannya, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemerintah dan masyarakat. 

Dengan adanya permasalahan tentang pasal-pasal kontroversial sementara rancangan KUHP ditunda atau dibatalkan untuk saat ini, karena masih ada beberapa pasal yang masih Pro dan Kontra, kemungkinan untuk saat ini RUU KUHP masih diproses. 

Jadi atau tidaknya pasal-pasal kontroversial terbaru yang tidak disepakati oleh para Mahasiswa yang ber di seluruh Indonesia menolak RUU KUHP dengan adanya pasal-pasal terbarunya

Oleh: Selly Dwi Octavia

NPM: 21801091114

Jurusan: Ilmu Administrasi Publik

Fakultas: Ilmu Administrasi

UNIVERSITAS ISLAM MALANG




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.


Jajak Pendapat



Komentar Terakhir

  • PelangiQQ

    Ah.. paling bentar ajaa tu - Dapatkan bonus melimpah untuk member baru !! Hanya di ...

    View Article
  • Pelangipoker

    Semoga hukum dapat ditegakkan walaupun melawan orang berduit - Dapatkan bonus untuk member baru ...

    View Article
  • Pokerpelangi

    Udah dapat keja lain mungkin. Habis lama kali diterima PNS - Poker online bonus terbesar untuk ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video