Azmi: Lembaga Penegak Hukum Maupun Audit Keuangan Harus Turun Tangan
Terkait Tender Gorden DPR  43,5 M

JAKARTA,BERMADAH.CO.ID - Pengadaan Gorden DPR yang membuat reaksi  publik saat ini,  secara anggaran Rp 43,5 milyar dan uniknya pemenang tender adalah perusahaan yang dimenangkan panitia adalah perusahaan dengan nilai tawar tertinggi. Karenanya pengadaan gorden ini layak untuk diawasi secara bersama dalam pelaksanaannya. Hal ini disampaikan Azmi Syahputra, Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Ahad (08/05/2022).

Menurutnya, Ada beberapa bentuk penyimpangan sekaligus kecurangan dalam tender, antara lain tender yang biasanya dimenangkan dengan angka tertinggi, patut diduga atau menjadi rahasia umum. Biasanya terindikasi adanya penyimpangan , spesifikasi yang sengaja dikunci atau ada kecurangan terkait pemenang yang sudah ditentukan sejak awal, misal  dengan pola telah  "disiapkan rekanan pengantin" dan cendrung ada setoran kedalam.

"Jarang sekali tender dengan harga tinggi menang bila proses sesuai RAB maupun syarat tender yang ditawarkan panitia, mengingat ada 49 peserta perusahaan yang ikut dalam tender ini" ujar Azmi praktisi hukum pidana itu.

Jadi  dari hal ini patut diduga ada potensi perbuatan melawan hukum termasuk dugaan perbuatan pidana yang biasanya pintu masuknya ditandai dengan hal yang tidak lazim. Panitia kurang teliti, termasuk menyisir dan uji  track record perusahaan pemenang dan bisa jadi pula diawali adanya keberpihakan maupun kerjasama antara orang dalam yang ditunjuk dengan pihak rekanan untuk dimenangkan dengan kewajiban memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu berupa wajib setoran kepada pihak tertentu.

Karenanya untuk memastikan hal tersebut apakah berindikasi pidana dan demi menyelamatkan keuangan negara, termasuk terjaminnya kualitas produk  saatnya penegak hukum  apakah Polisi, Jaksa , KPK termasuk BPK, BPKP  berserta elemen masyarakat untuk memonitoring dan  khusus kepada lembaga penegak hukum maupun lembaga audit keuangan untuk menginvestigasi dan memanggil panitia pengadaan gorden DPR ini termasuk menyerahkan dokumen- dokumen pengadaan untuk dianalisis serta ditindaklanjuti. ***

Berita Terkait

• Babinsa Koramil 02/SA Serda Edi Warman Patroli Karhutla Di Kampung Tanjung Kuras0
• Anggota Koramil 02/Sungai Apit Patroli Memberikan Himbauan Dan Pendisiplinan Masyarakat0
• Vandalsime, Gedung LAMR Sungai Apit Dirusak Oknum Tak Bertanggung Jawab0
• Babinsa Koramil 02/SA Serma Lian B Nst Laksanakan Pendisiplinan Prokes0
• Babinsa Koramil 02/Sungai Apit, Serka Irwan Melaksanakan Patroli Karhutla di Kampung Penyengat0
• Bakamla RI Amankan Jalur Mudik di Perairan Karangasem Bali0
• Anggota Koramil 02/Sungai Apit Patroli Untuk Memberikan Himbauan Dan Pendisiplinan Masyarakat0
• Babinsa Koramil 02/Sungai Apit Serda Edi Warman Patroli Karhutla Di Kampung Dosan Kecamatan Pusako0
• Bakamla RI Patroli Amankan Kawasan Wisata Bahari Manado0
• Anggota Koramil 02/Sungai Apit Patroli Memberikan Himbauan Dan Pendisiplinan Masyarakat0

Berita Populer

• Tenggelam 300 Tahun, Kapal Harta Karun Senilai Rp240 Triliun Ditemukan
• Peran Forum Anak Siak Sangat Penting
• Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
• Dibangun dengan Dana Lebih Rp4 Triliun, Begini Kemewahan Rumah Termahal Sejagat
• Pesawat Jatuh Timpa Halaman Rumah, Seluruh Penumpang Tewas
• Ini Ramuan Ala Rumahan Atasi Kerutan di Bawah Mata
• Akhirnya, Bayi yang Ditemukan dalam Kantong Plastik, Kini Memiliki Orangtua Angkat
• Pelaku Begal Tewas Dicelurit Korbannya
• Dipadati Ribuan Jamaah, Ustadz Yusuf Mansur Ajak Umat Muslim Bali Bersedekah
• Jadi Mualaf dan Mulai Puasa, Kiper Timnas Swedia : Menjadi Muslim, Saya Menemukan Agama Yang Indah