Kejari Pelalawan Tetapkan PPK dan Kontraktor Jadi Tersangka
Dugaan Korupsi Bantuan Perahu Kepada Nelayan Dinas Perikanan

BERMADAH.CO.ID, PELALAWAN – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan Azrijal, SH, MH., didampingi Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Pelalawan menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan sampan/ perahu kepada nelayan di Kabupaten Pelalawan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan pada Tahun Anggaran 2019,  pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.20 WIB,

 

Adapun dasar penyidikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan sampan/ perahu kepada nelayan di Kabupaten Pelalawan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan pada Tahun Anggaran 2019,  yaitu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor : Print-2273/L.4.19/Fd.1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023.

 

Kejari Pelalawan sebelum mengumumkan penetapan tersangka,  kasus posisi dari perkara ini yaitu Kegiatan Bantuan Sampan/ Perahu kepada Nelayan di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan pada Tahun Anggaran 2019. Dari Dana Alokasi Khusus / DAK untuk 40 unit perahu sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan menggunakan dana APBD untuk 10 unit perahu sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 

 

Berdasarkan dengan kontrak pekerjaan perahu fiber <3 GT beserta mesin dengan harga pemenang kontrak CV. OPTIMUS MARKETINDO sebesar Rp 885.500.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) unit perahu , yang terdiri dari Rp 708.400.000,- (tujuh ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 40 unit sampan dan Rp 177.100.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan TA 2019 sebanyak 10 unit sampan. 

 

Dalam kegiatan tersebut telah terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPK bersama-sama dengan Penyedia, antara lain PPK tidak memeriksa kualitas barang yang diserahterimakan oleh penyedia, sehingga perahu/ sampan yang diterima dan diserahkan ke masyarakat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dan perahu tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

 

Dalam penyidikan ini, alat bukti yang sudah dikantongi penyidik yaitu :

1. Saksi : 40 (empat puluh) orang yang telah diperiksa

2. Ahli : Ahli Mesin dan Ahli BPKP dan Ahli LKPP

3. Penyitaan Dokumen : 59 (lima puluh Sembilan) dokumen dan 1 (satu)              unit mesin perahu merk Firman telah dilakukan 

 

Untuk Kerugian Keuangan Negara yang terjadi akibat Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sampan/ Perahu kepada Nelayan di Kabupaten Pelalawan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil Laporan Hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan kerugian keuangan negara senilai  Rp 792.925.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

 

Maka dari itu, hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik pidsus kejaksaan negeri pelalawan menetapkan tersangka adalah :

1. TA  (selaku PPK)

2. AN (selaku Direktur CV. OPTIMUS MARKETINDO selaku kontraktor pelaksana)

 

Pasal Disangkakan  adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tersangka, maka pasal sangkakan yang dikenakan kepada para Tersangka yaitu :

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

 

Dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

 

Dengan ancaman pidana penjara paling seumur hidup atau pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau dendapaling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).(EP)

---

Berita Terkait

• MPP Siak Diresmikan, Bukti Komitmen Pemkab Layani Masyarakat Dengan Baik0
• PLN Siagakan 163 Posko dan 1245 PersonelJaga Keandalan Listrik Jelang Ramadan dan Idul Fitri 1445 H0
• Kamis 7 Maret, Koramil 06/Pwk Sabak Auh Laksanakan pengecekan anak stunting0
• Penanggulangan Karhutla di lintas Wilayah Koramil 06/PWK Sabak Auh, Kamis 7 Maret0
• Kunjungan Belajar TK Bangun Insani Tanjung Kuras ke KORAMIL 02/SA Kecamatan Sungai Apit0
• Kamis 7 Maret, Babinsa Koramil 02/SA Komsos dan Sosialisasikan tentang Nilai-Nilai Pancasila0
• Rabu 6 Maret, Pendampingan Penyemprotan Disinfektan PMK URC Ternak di Kampung Pusaka0
• Penanggulangan Karhutla di lintas Wilayah Koramil 06/PWK Sabak Auh Rabu 6 Maret0
• Rabu 6 Maret, Babinsa Koramil 06/Sabak Auh Sosialisasi, Ajak warga Amalkan Nilai-Nilai Pancasila0
• Program Sambung Maksimal PLN, Berikan Keringanan dan Kemudahan kepada Pelanggan0

Berita Populer

• Sah, Edy Natar dan M Harris berpasangan di Pilgubri 2024 Mendatang
• Pencuri Terobos Pos 9 PT RAPP Ditahan Polres Pelalawan
• Dukungan Balon Walikota PATEN Terus Berdatangan, Mulai dari Keluarga Besar TNI, FKPPI
• Terima Sertipikat Tanah Elektronik, Warga Jakarta: Yakin karena Lebih Safety
• Daftar Calon Bupati Kuansing, Cak Mus Perjuangkan Gaet Dana Pusat untuk Pembangunan
• Kinerja Reforma Agraria Indonesia Diapresiasi Dunia
• Menteri AHY Sosialisasikan Kemudahan Investasi Melalui Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
• Malam 27 Ramadhan, Sungai Apit Akan Diterangi Hiasan Lampu Colok
• Kejari Pelalawan Tetapkan Tersangka dan Tahan Mantan Kades Bagan Limau & Kaur
• Ragil Ibnu Hajar, Siap Hajar Permasalahan Pekanbaru Dengan Komitmen Penuh