Masyarakat Desak Evaluasi SOP Spillway PLTA Koto Panjang
Banjir Terus Menjadi Mimpi Buruk

BERMADAH.CO.ID, KAMPAR - Banjir besar yang melanda Kabupaten Pelalawan setelah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang membuka pintu pelimpahan (spillway gate) selalu "mimpi buruk". Ribuan rumah terendam, akses jalan terputus, dan korban jiwa bertambah.

Warga menuntut transparansi dan revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pembukaan spillway yang dianggap tidak mempertimbangkan dampak bencana banjir.

Masyarakat Geram, Desak Evaluasi SOP

Warga di sepanjang aliran Sungai Kampar, terutama di hilir PLTA, mengaku semakin geram dengan kebijakan pembukaan spillway yang dinilai spontan dan tanpa perhitungan dampak buangan air PLTA.  

Wawancara Kamis 06 Februari 2025 menyampaikan aspirasi masyarakat dan menyambangi ULPLTA di Koto Panjang , Bangkinang, Riau.

Warga terdampak dan pemerhati menuntut audit menyeluruh terhadap SOP yang digunakan PLTA Koto Panjang sejak awal operasionalnya.

"Kami tidak menolak PLTA, tapi SOP pembukaan spillway harus dikaji ulang. Tidak bisa terus-menerus seperti ini. Setiap hujan deras, PLTA buka pintu air, kami yang kebanjiran," ujar Surya, warga Kecamatan Langgam.

Memang catatan BMKG, perlu jadi masukan menyebabkan inflow (debit air masuk) ke waduk PLTA Koto Panjang. Sesuai SOP, spillway dibuka ketika elevasi waduk mencapai 83 mdpl dengan inflow di atas 1.000 m³/s. Namun, masyarakat mempertanyakan apakah keputusan pembukaan dilakukan dengan kajian risiko yang cukup. Kenapa tidak ada pertimbangan curah hujan dan antisipasi lainnya seiring perkembangan kemajuan tehnologi.

PLTA Koto Panjang Bantah Jadi Penyebab Utama

Manajer Unit Layanan Pembangkit (ULP) PLTA Koto Panjang, Dhani Irwansyah, menegaskan bahwa penyebab utama banjir bukan hanya dari pembukaan spillway, tetapi juga akibat rusaknya daerah tangkapan air (catchment area) di hulu Sungai Kampar.

"Banyak yang menyalahkan PLTA, padahal masalahnya lebih luas. Hutan di daerah tangkapan air mengalami alih fungsi dan deforestasi besar-besaran. Tanpa tutupan vegetasi yang baik, air hujan langsung mengalir ke sungai tanpa terserap ke tanah, menyebabkan banjir bandang," ujar Dhani.

Data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan menunjukkan bahwa dari total 330.450 hektare daerah tangkapan air, lebih dari 35 persen masuk kategori kritis dan sangat kritis. Alih fungsi lahan, perambahan hutan, dan perkebunan yang tidak terkendali memperparah sedimentasi waduk, mengurangi kapasitas tampung air, dan mempercepat kenaikan elevasi saat hujan deras.

Butuh Solusi Nyata, Bukan Sekadar Wacana

Ketua Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Pelalawan, Riody Oktafindra SE, yang juga anggota DPRD Pelalawan, mengatakan jangan kejadian berulang ulang bencana banjir sebagai langganan.

"Kita butuh evaluasi menyeluruh. SOP pembukaan spillway harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampak ke masyarakat. Selain itu, rehabilitasi daerah tangkapan air harus dipercepat, bukan hanya wacana," tegasnya.

Beberapa langkah konkret yang bisa diambil meliputi:

1. Revisi SOP Spillway – Pembukaan spillway harus mempertimbangkan risiko banjir di hilir dan dilakukan pembukaan secara bertahap yang antisipatif dengan peringatan dini yang jelas.
2. Rehabilitasi Hutan Hulu – Program reforestasi harus digalakkan untuk mengembalikan fungsi daerah tangkapan air.
3. Penegakan Hukum – Perambahan hutan dan alih fungsi lahan ilegal harus ditindak tegas untuk mencegah banjir semakin parah.

4. Manajemen Waduk yang Lebih Adaptif – Pola operasi waduk harus disesuaikan dengan perubahan iklim dan kondisi lingkungan terkini. Perlu ada kontrol water level di hulu dan hilir waduk sebagai tambahan informasi.

Banjir di Pelalawan bukan hanya masalah teknis PLTA, tetapi juga akibat degradasi lingkungan yang semakin parah. Namun, hal ini tidak meniadakan tanggung jawab PLTA Koto Panjang untuk lebih transparan dan adaptif dalam mengelola spillway. Masyarakat berharap evaluasi SOP bisa segera dilakukan agar bencana serupa tidak terus terulang.

Pemerintah dan pihak terkait harus duduk bersama untuk mencari solusi jangka panjang, bukan sekadar saling menyalahkan. Jika tidak, banjir akan terus menjadi mimpi buruk bagi warga hilir Sungai Kampar setiap musim hujan tiba.(EP)

---

Berita Terkait

• Polres Pelalawan Tangkap 27 Terduga Pengedar Narkoba dalam Sebulan, 2,8 Kg Ganja Diamankan0
• Kapolres Pelalawan Gandeng Eks Pengurus IPMPB dan Aktivis0
• Musprov VI Perbakin Riau Resmi Dibuka0
• Polres Pelalawan Gandeng Perusahaan Sawit untuk Sukseskan Program Ketahanan Pangan Presiden RI0
• Peringati Bulan K3 Nasional, Insan PLN Sumbangkan Darah dalam Aksi Kemanusiaan di Pekanbaru Riau0
• Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit Sabtu 8 Februari0
• Sabtu 8 Februari, Babinsa Koramil 02/Sungai Apit Patroli dan Sosialisasi Pilkada Damai0
• BPJS Kesehatan Pekanbaru Pastikan Layanan JKN Tetap Optimal1
• Tim Pengabdian ITP2I Latih Guru dan Siswa SDIT As-Salikin Daur Ulang Limbah Kertas Jadi Paper Seed0
• Press Release TP Pengancaman di SPBU Palas Pangkalan Kuras Pelalawan0

Berita Populer

• DR Karmila Sari Dorong Pengembangan SMAN Olahraga Riau
• Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit, Jumat 8 November
• Luncurkan Implementasi Layanan Elektronik se-Bali,Menteri AHY:BPN Siap Layani Masyarakat MakinCepat
• Penangkapan Jaringan Internasional Narkoba di Riau, Empat Tersangka Ditangkap
• Bangun Literasi Masyarakat Lewat Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
• Festival Pilkada Riau 2024
• 382 Personil Polri Diterjunkan untuk Pengamanan TPS Pilkada di Kabupaten Pelalawan
• Wisuda Unisi 2024, Momen Keberhasilan dan Harapan Baru bagi Lulusan
• Perubahan Tradisi Perkawinan Suku Petalangan di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan
• Rombongan Kajati Riau Monev di Kejari Pelalawan