Peningkatan Jalintim Penting, Tapi Warga Terdampak Harus Jadi Prioritas
Diskusi Antisipasi Banjir Sungai Kampar

BERMADAH.CO.ID, PELALAWAN — Sejumlah tokoh masyarakat, politisi, advokat, dan jurnalis menggelar diskusi santai namun serius membahas langkah antisipasi banjir luapan Sungai Kampar. 

Diskusi ini berlangsung pada Selasa (23/9/2025) di Coffee Sultan, Pangkalan Kerinci, dan menghadirkan HM Harris (Bupati Pelalawan dua periode sekaligus Ketua Forum Peduli Sungai Kampar/FPSK), H Rozali (mantan Anggota DPRD Pelalawan), Jasfar (Sekretaris DPC Partai Nasdem Pelalawan), Edward Pangaribuan (wartawan senior), Yusuf Situmorang (wartawan), serta advokat Maruli Silaban, SH.

Dalam diskusi tersebut, isu peningkatan Jalan Lintas Timur (Jalintim) Km 83 dan sekitarnya yang digagas Pemerintah Provinsi Riau menjadi sorotan utama. Para peserta menegaskan bahwa proyek strategis itu memang wajib dilakukan untuk kelancaran transportasi nasional. 

Namun, masyarakat yang tinggal di daerah aliran Sungai Kampar tidak boleh menjadi korban banjir akibat bukaan pintu spillway PLTA Koto Panjang.

Ketua FPSK, HM Harris, menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut, tetapi menekankan bahwa perhatian utama tetap harus diberikan kepada warga yang terdampak banjir.

“Jalan lintas timur memang perlu ditingkatkan, tapi jangan lupakan warga. Mereka mengalami kerugian materil maupun immateril akibat banjir. Solusinya harus menyeluruh, mulai dari pengaturan aliran air PLTA, pembenahan Sungai Kampar, hingga perbaikan waduk PLTA Koto Panjang,” tegas Harris.

Sementara itu, Maruli Silaban, SH, selaku Tim Advokasi FPSK, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur memang kewajiban pemerintah. Namun, ia menolak jika masyarakat harus menanggung dampak buruk dari sebuah proyek.

“Masyarakat di daerah aliran Sungai Kampar adalah warga negara Indonesia yang wajib dilindungi haknya. Jangan abaikan aspek kesehatan, ekonomi, dan keselamatan mereka. 

Tim advokasi FPSK akan terus memantau penataan air PLTA Koto Panjang karena potensi banjir kiriman masih sangat tinggi,” ungkap Maruli.

Diskusi ini menjadi wadah penting menyatukan pandangan berbagai pihak agar kebijakan pembangunan di Riau, khususnya di Pelalawan, tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.(EP)

Berita Terkait

• ITP2I Gelar Kuliah Umum Dukungan Dana Sawit0
• Kapolres Pelalawan Silaturahmi dengan Sultan Pelalawan, Perkuat Sinergi Jaga Kondusivitas Daerah0
• HM Harris Soroti Proyek Jalintim, Tekankan Solusi Banjir Sungai Kampar Lebih Mendesak0
• Selasa 23 September, Pendampingan Penyemprotan Disinsfektan PMK URC Ternak di Kampung Pusaka0
• Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit Selasa 23 September0
• Pemkab Siak Sampaikan Nota Keuangan Daerah APBD-P 2025 dan 8 Ranperda0
• Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit Senin 22 September0
• Senin 22 September, Babinsa Koramil 02/SA Follow Up/Mengunjungi Anak Asuh Stunting0
• Milad ke-5 PERMAS LAMPRI Pererat Persaudaraan, Tumbuh dan Berkarya0
• Danrem 031/Wira Bima Silaturahmi ke Pelalawan, Perkuat Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah0

Berita Populer

• DR Karmila Sari Dorong Pengembangan SMAN Olahraga Riau
• Penanggulangan Karhutla di Wilayah Koramil 02/Sungai Apit, Jumat 8 November
• Luncurkan Implementasi Layanan Elektronik se-Bali,Menteri AHY:BPN Siap Layani Masyarakat MakinCepat
• Penangkapan Jaringan Internasional Narkoba di Riau, Empat Tersangka Ditangkap
• Bangun Literasi Masyarakat Lewat Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
• Festival Pilkada Riau 2024
• 382 Personil Polri Diterjunkan untuk Pengamanan TPS Pilkada di Kabupaten Pelalawan
• Wisuda Unisi 2024, Momen Keberhasilan dan Harapan Baru bagi Lulusan
• Perubahan Tradisi Perkawinan Suku Petalangan di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan
• Rombongan Kajati Riau Monev di Kejari Pelalawan