Lakpesdam NU Riau dan Fitra Riau Keluarkan 9 Rekomendasi Pencegahan Korupsi

By Bermadah 11 Sep 2019, 20:11:01 WIB Hukrim
Lakpesdam NU Riau dan Fitra Riau Keluarkan 9 Rekomendasi Pencegahan Korupsi

BERMADAH.CO.ID, PEKANBARU -  Hari ini Rabu 11 September 2019 Lakpesdam NU Riau dan Fitra Riau menggelar Diskusi dan Konferensi Pers  di Dr's Koffie Pekanbaru, yang dihadiri awak media, CSO, Mahasiswa dan Komunitas Masyarakat.

Sejak Mei 2019 hingga September 2019, Lakpesdam NU Riau dan Fitra Riau bekerja sama dengan ICW melakukan monitoring implementasi Strategi nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Riau, sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Staranas PK. Monitoring dilakukan pada dua sektor yakni Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Penegakan Hukum (PH). 

Peneliti Lakpesdam NU Riau, Mizan Mustafa dalam paparannya mengatakan, bahwa pada sektor PBJ di Provinsi Riau belum maksimal, misalnya pada pejabat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang belum seluruhnya fungsional dan belum terlaksananya konsolidasi PBJ di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Disampaikannya, pada sektor PH, masih ada permasalahan, misalnya minimnya informasi terkait penanganan perkara dan platform tentang Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). 

Dari hasil monitoring Lakpesdam NU dan Fitra Riau menyampaikan 9 rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Instansi Penegah Hukum di Riau yakni:

Pertama, mendorong proses rekrutmen pejabat pengadaan lebih selektif dan profesional pada UKPBJ. 

Kedua, mendorong konsolidasi PBJ antara UKPBJ Provinsi Riau dengan Kabupaten/Kota di Riau. 

Ketiga, mendorong pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan melalui pendekatan kearifan lokal memasukkan mata pelajaran anti korupsi pada Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. 

Keempat, mendorong Pemerintah Provinsi Riau melakukan upaya penguatan lembaga masyarakat dalam pengawasan pencegahan korupsi di Riau. 

Kelima, mendorong Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Riau meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan barang dan jasa di UKPBJ. 

Keenam, mendorong penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk pencegahan dan penindakan korupsi di Riau. 

Ketujuh, mendorong PH meningkatkan transparansi penanganan perkara di lingkungan APH di Riau. 

Kedelapan, meminta APH di Riau aktif merespon masyarakat sipil dalam mengakses informasi sebagai bentuk PH yang baik, terbuka dan akuntabel. 

Kesembilan, mengkorelasikan Stranas PK dengan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (Renaksi PK) di Riau.

Peneliti Fitra Riau Gusmansyah mengatakan, khusus monitoring di Pekanbaru mengenai sektor penegakan hukum sejauh ini menurut mandat Stranas PK sistem penanganan perkara sudah terbangun dan terintegrasi antara Polres, Kejari, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan. 

Menurutnya, sistem ini penting dan sangat perlu sekali dalam upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan dalam penanganan perkara dimulai dari proses di tingkat penyelidikan sampai tingkat putusan. 

"Sistem ini akan membantu masyarakat dalam memantau kinerja penaganan perkara di instansi Aparat Penegak Hukum," sambung Gusman.

Kemudian dia juga menambahkan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa sejauh ini Kota Pekanbaru sudah membentuk UKPBJ melalui Peraturan Walikota tentang UKPBJ namun perlu diperhatikan lagi ke depannya supaya ini bisa berjalan dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, putra Bengkalis yang juga Ketua Lakpesdam NU Riau Dasuki Bantani menyampaikan komitmen NU dalam memberantas korupsi dipandang serius sebagai bentuk jihad fii sabillah. Pejuangan melawan korupsi sejalan dengan spirit kegamaan (ruhul jihad).

Lebih lanjut, Dasuki menyinggung terkait isu-isu yang berkembang saat ini, tentang rencana revisi UU KPK. 

"Kita akan dukung revisi UU KPK selagi arahnya memperkuat KPK dan kita akan tolak ketika arahnya memperlemah KPK. Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Independen di luar Kepolisian, Kejaksaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tetap diperlukan di KPK, karena adanya mereka menjadi bukti kekhususan KPK dari lembaga PH lainnya dalam memberantas korupsi," tutupnya.(Rasid)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.


Jajak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video