Penerapan Sanksi dalam PSBB Harus Sesuai Aturan agar Tidak Over Kriminalisasi

By Bermadah 03 Mei 2020, 10:21:15 WIB Opini
Penerapan Sanksi dalam PSBB Harus Sesuai Aturan agar Tidak Over Kriminalisasi

Keterangan Gambar : DR. Heni Susanti, S.H.,M.H 


BERMADAH.CO.ID, PEKANBARU - Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).

Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Pertama, jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan Kedua terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Berkenaan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemerintah Kota Pekanbaru Telah mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No.74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease COVID-19 di Kota Pekanbaru.

Adapun tujuan dari Peraturan Walikota Pekanbaru ini adalah membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19; meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; memperkuat upaya penanganan kesehatan COVID-19; dan menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran COVID- 19.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru, selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib: a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); b. menggunakan masker di luar rumah; dan c. melaksanakan social distancing dan physical distancing.

Sementara, Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB meliputi: penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; aktivitas bekerja di tempat kerja; kegiatan keagamaan di rumah ibadah; kegiatan di tempat atau fasilitas umum; kegiatan sosial dan budaya; dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Jika masyarakat tidak mengindahkan hal-hal yang tercantum di dalam Peraturan Walikota seperti hal di atas, maka dalam hal ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum dapat melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam pelaksanaan di lapangan, pihak kepolisian tidak langsung memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan PSBB di Pekanbaru. Langkah atau upaya yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif.

Pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma.

Sedangkan pengendalian represif miliki tujuan untuk penindakan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Artinya, pihak kepolisian mendahulukan langkah atau pengendalian preventif terlebih dahulu.

Sosialisasi terkait social distancing perlu menjadi perhatian terkait ancaman pidana yang digemborkan pemerintah mengenai penggunaan pidana penjara karena di sisi lain Lapas telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran terjadi di Lapas sebagai tempat yang rentan penyebaran virus.

Khusus yang dilakukan oleh Polda Riau dalam upaya preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang bahaya COVID-19 dan sosialisasi terkait pemberlakuan PSBB secara maksimal.

Hal lainnya adalah menegur dan mengingatkan warga yang berada dalam kerumunan orang banyak dengan melakukan upaya membubarkannya secara tegas. Jika dengan upaya tersebut masyarakat tetap tidak mematuhi pemberlakuan PSBB, maka kepolisian dapat melakukan upaya represif dengan menindak setiap masyarakat yang melanggar PSBB.

Dalam melakukan upaya represif, kepolisian menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan berpedoman pada aturan dan ketentuan yang ada. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menghindari over kriminalisasi terkait pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Pada mulanya, perbuatan seperti melakukan aktivitas secara ramai/berkumpul antar anggota masyarakat tidaklah dilarang. Akan tetapi, menjadi suatu perbuatan yang dilarang dikarenakan adanya COVID-19 yang mengharuskan masyarakat tetap menjaga jarak (Social Distancing) dan membatasi  segala aktivitas yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Pekanbaru No.74 Tahun 2020  tentang pelaksanaan PSBB.

Adapun pengecualian terhadap perbuatan atau aktivitas yang dibatasi telah diatur didalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Pekanbaru No.74 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB.

Terkait dengan pemberlakuan sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan terkait pemberlakuan PSBB, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan yang lain. 

Salah satunya jenis sanksi tersebut ada didalam ketentuan Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan  "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus Rupiah.”. 

Pasal 216 ayat (1): Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu Rupiah. 

Ketentuan pasal-pasal tersebut dapat diterapkan jika ada masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan PSBB atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada petugas dalam menjalankan tugasnya terkait pemberlakuan PSBB, maka dapat dikenakan sanksi.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah upaya terakhir dalam rangka menjalankan pemberlakuan PSBB. Hal ini akan dilakukan kepada masyarakat yang tidak mengindahkan imbauan serta teguran dengan melanggar pemberlakuan PSBB.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah upaya dan langkah-langkah preventif harus terus secara optimal dan konsisten dilakukan sebelum menggunakan langkah terakhir dalam proses penegakan hukum terkait pemberlakuan PSBB.

Dengan demikian, rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi, masyarakat merasa dilindungi, dan aparat penegak hukum pun dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum.(***)

Oleh: DR. Heni Susanti, S.H.,M.H 

Dosen Fakultas Hukum UIR
(Pakar Humas Polda Riau Bidang Hukum)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.


Jajak Pendapat



Komentar Terakhir

  • PelangiQQ

    Ah.. paling bentar ajaa tu - Dapatkan bonus melimpah untuk member baru !! Hanya di ...

    View Article
  • Pelangipoker

    Semoga hukum dapat ditegakkan walaupun melawan orang berduit - Dapatkan bonus untuk member baru ...

    View Article
  • Pokerpelangi

    Udah dapat keja lain mungkin. Habis lama kali diterima PNS - Poker online bonus terbesar untuk ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video