Peran Pemerintah Dalam Pemerataan Layanan BPJS di Seluruh Pusat Kesehatan

By Bermadah 10 Jan 2020, 15:40:20 WIB Opini
Peran Pemerintah Dalam Pemerataan Layanan BPJS di Seluruh Pusat Kesehatan

Keterangan Gambar : Silfiya Fatimatuz Zuhro


BERMADAH.CO.ID - Pelayanan publik adalah sebuah program pemerintah yang disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Telah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, yaitu sebuah pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang beberapa indikator keberlangsungan hidup. 

Jika suatu badan atau organisasi menjalankan sebuah pelayanan tidak teratur atau tidak dapat memuaskan masyarakat maka akan berdampak buruk ke badan atau organisasi tersebut. 

Di sektor kesehatan, pelayanan sangat dibutuhkan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kesehatan merupakan suatu kebutuhan penting selain pendidikan dan ekonomi. Jika suatu bangsa yang memiliki masyarakat yang sakit baik secara jasmani maupun mental psikologis maka akan membawa kemunduran bagi suatu negara itu sendiri.

Pelayanan di bidang kesehatan sendiri telah disusun dengan sedemikian rupa oleh pemerintah. Akan tetapi, masih banyak keluhan masyarakat sebagai tanda bahwa ada ketidakpuasan yang diterima masyarakat di bidang kesehatan ini. Sebagai contoh, ketidakpuasan dalam menerima pelayanan BPJS kesehatan yang telah diberlakukan dan yang sudah diterima masyarakat untuk membantu dalam hal penerimaan layanan kesehatan secara baik. 

Pelayanan BPJS tidak hanya ada di rumah sakit besar akan tetapi juga ada di puskesmas terdekat. Akan tetapi, banyak masyarakat yang mengeluh karena pelayanan BPJS di beberapa rumah sakit ataupun puskesmas tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ketidakpuasan ini selalu menjadi hal yang harus diperhatikan karena kesehatan adalah tolak ukur manusia untuk menjalankan kewajiban mereka. Sebagai masyarakat yang menerima layanan, tentu saja masyarakat ingin layanan tersebut dilakukan secara baik terutama di bidang kesehatan.

Ini juga telah tercantum di Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Instansi Pemerintah. Dengan peraturan ini seharusnya pemerintah menjadi adil lagi dalam mengambil sikap.

Ketidakpuasan ini lah yang menjadi masalah penting apalagi jika dikaitkan dengan pendapatan masyarakat Indonesia yang tidak semua masyarakatnya tingkat atas. Pelayanan BPJS sendiri sangat dibutuhkan karena sekarang ini biaya yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kesehatan cukup mahal belum lagi ada tambahan biaya pendidikan, biaya hidup, dan lain-lain. Pemerintah seharusnya lebih jeli terhadap ketidak merataannya layanan BPJS di seluruh pusat kesehatan masyarakat.

Sebuah pemerintahan sangat memliki peran yang sangat penting untuk memberi dan menyejahterakan rakyatnya dalam pelayanan. 

Menurut Rasyid (1987 : 116-117) mengatakan bahwa : “fungsi utama pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan menciptakan kondisi yang menjamin warga masyarakat melaksanakan kehidupan mereka secara wajar ”. 

Hal ini menjadi dasar bahwa baik buruknya suatu negara tergantung pelayanan yang berkualitas, kualitas yang baik dilakukan oleh suatu organisasi dengan menjalankan pelayanan yang nantinya dapat memuaskan masyarakat yang dilayani. 

Proses yang dijalankan tentunya tidak semena-mena karena pelayanan itu dibangun untuk kepentingan publik dan memiliki aturan-aturan yang nantinya harus dijalankan. Apalagi jika dikaitkan dengan kesehatan masyarakat yang tentu saja sangat akan berdampak.

Masyarakat tentu seharusnya menerima pelayanan secara rata dan adil. Oleh karena itu berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional. 

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada rakyat tentunya akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya apalagi jika pelayanan tersebut dijalankan dengan semestinya. 

Oleh karena itu, pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan secara efektif, efisien, serta dapat mempermudah masyarakat dalam penerimaan pelayanan.(***)

Oleh: Silfiya Fatimatuz Zuhro

NPM: 21801091036

Jurusan: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas: Ilmu Administrasi

UNIVERSITAS ISLAM MALANG




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.


Jajak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video