Polemik Lahan Koperasi BUTU, Camat Upayakan Mediasi dengan Warga

BERMADAH.CO.ID, SIAK - Lahan Koperasi (Bina Usaha Tani Utama menuai polemik. Pasalnya, masyarakat yang ada di Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak menyebut lahan tersebut milik mereka. Masyarakat juga mempertanyakan Koperasi (BUTU) sebagai pengelola lahan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) serta hasil lahan tanaman itu. 

Eko, yang menyebut selaku ahli waris mengatakan pihaknya merasa dirugikan, karena lahan dan tanaman adalah milik orang tuanya. Eko juga tak ingin lahan itu diserobot dan dirusak. Dia juga mempertanyakan hasil lahan tanaman tersebut, termasuk izin dari pihak koperasi Bina Usaha Tani Utama (BUTU).

Selain itu, Eko juga mengatakan bahwa kerugian yang dialaminya mencapai lebih kurang ratusan juta Rupiah.

Padahal, lanjutnya, Perpres sudah sangat menjelaskan. Seharusnya, kata Eko, hal ini juga menjadi perhatian pihak Koperasi sebagai pengelola lahan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA).

"Tentunya, kami sebagai pemilik lahan sah sesuai dengan surat sah. Yang mana hasil mediasi di kantor Camat Sungai Apit. Maka dari itu, nanti kita bersama-sama akan turun ke lapangan untuk mengecek lahan tersebut," ujarnya. "Dan apabila terbukti pihak koperasi Bina Usaha Tani Utama (BUTU) sebagai pengelola lahan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) menyerobot atau merusak lahan tanaman kami tentunya pihak koperasi BUTU harus bertanggung jawab atas kerugian yang kami alami," ungkap Eko. 

Sementara itu, mantan Penghulu Kampung Bunsur Rojizon membenarkan adanya lahan milik Rusli Uban di wilayah Kampung Bunsur. "Nanti kita akan mengkroscek di lapangan dan apabila terbukti pihak koperasi BUTU menggarap lahan masyarakat yang merasa dirugikan, tentunya ini terpulang lagi kepada dua belah pihak," terang Rojizon.

Zamri, Ketua Kelompok Dana Masyarakat Desa mengatakan pihaknya ingin mengetahui berapa hektar lahan TORA yang ada di Kampung Bunsur.

Lanjutnya, kalau tim sudah dibentuk, maka tim lah yang bertanggung jawab baik itu ada kayunya maupun tidak. Dan lahan tersebut wajib dibersihkan.

Kata dia, jika BPN turun ke lapangan dan melakukan pengukuran, seharusnya masyarakat juga turun, dan bukan hanya perangkat kampung saja. 

""Kalaulah ada lahan masyarakat, apakah dikerjakan juga?," kata Zamri. (Darwis)

Berita Terkait

• 75 KK Warga Dusun Pusako Terima Dana BLT-DD Tahap III0
• Bupati Alfedri Letakkan Batu Pertama Pembangunan IPA Baja INDOOR Pertama di Siak0
• Hadapi Puncak Kemarau Panjang, Bupati Alfedri Hadiri Rakor Karhutla Provinsi Riau0
• Tetap Terapkan Protokol Kesehatan, Bupati Alfedri Buka Kejuaraan Tenis Lapangan di Era New Normal0
• Tanjung Kuras, Kampung Kaligrafi dalam Hamparan Kebun Nenas0
• PT BSP Serahkan Bantuan Sembako kepada Pemerintah Kabupaten Siak0
• Ketua Komisi II DPRD Siak Kunjungi Warga di Kecamatan Sungai Apit0
• Tim Gugus Tugas Lakukan Rapid Test untuk Masyarakat Sungai Apit0
• Stuban Bansos, Komisi II DPRD Kampar Kunjungan Kerja ke Dinas Sosial Siak0
• Bakti Sosial, Polsek Tualang Serahkan Sembako Kepada Masyarakat0

Berita Populer

• Tenggelam 300 Tahun, Kapal Harta Karun Senilai Rp240 Triliun Ditemukan
• Dibangun dengan Dana Lebih Rp4 Triliun, Begini Kemewahan Rumah Termahal Sejagat
• Pesawat Jatuh Timpa Halaman Rumah, Seluruh Penumpang Tewas
• Ini Ramuan Ala Rumahan Atasi Kerutan di Bawah Mata
• Akhirnya, Bayi yang Ditemukan dalam Kantong Plastik, Kini Memiliki Orangtua Angkat
• Peran Forum Anak Siak Sangat Penting
• Pelaku Begal Tewas Dicelurit Korbannya
• Dipadati Ribuan Jamaah, Ustadz Yusuf Mansur Ajak Umat Muslim Bali Bersedekah
• Jadi Mualaf dan Mulai Puasa, Kiper Timnas Swedia : Menjadi Muslim, Saya Menemukan Agama Yang Indah
• Teluk Arab Memanas, Garda Revolusi Iran Tak akan Menghindar dari Tantangan AL AS