Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Dalam Peningkatan Kerja Aparatur Pemerintahan Desa

By Bermadah 10 Jan 2020, 17:05:06 WIB Opini
Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Keterangan Gambar : Suryadi


BERMADAH.CO.ID - Kepala Desa merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia yang merupakan alat pemerintah pusat sekaligus alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa itu sendiri dalam rangka menyukseskan pembangunan. Berhasil atau tidaknya pembangunan tergantung beberapa faktor, antara lain segi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Hal itu akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi seluruh rakyat di dalam suatu negara. 

Dengan demikian keterkaitan antara pemerintah dengan rakyatnya menjadikan keberhasilan pembangunan lebih mudah dicapai.

Dengan berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan bahkan Peraturan Daerah, banyak instansi pemerintah daerah yang dalam program kerjanya menyangkut atau berhubungan dengan desa. 

Tapi, dilihat dari fungsi instansi pemerintah yang ada yang berkaitan langsung atau yang berhubungan dengan Pemerintah Desa hanyalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Namun dalam hal ini kita telah menilai bahwa hal tersebut belum berjalan sesuai dengan keinginan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor di antaranya rendahnya Aparatur Pemerintah desa dan juga kurangnya fungsi kontrol masyarakat. 

Karena kurangnya pantauan dari masyarakat desa menyebabkan aparatur desa dan Kepala Desa terkadang keluar dari tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian, hal ini juga disebabkan minimnya aparatur pemerintahan. 

Hal ini tidak bisa hanya dijadikan alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak memberikan kepercayaan kepada masyarakat desa untuk mengatur rumah tangga mereka. 

Dalam hal ini kita tidak bisa menunggu kapan kinerja aparatur pemerintahan mereka meningkat. Namun, sangat dibutuhkan lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah untuk dapat menjadi fasilitator dalam upaya peningkatan Aparatur Pemerintah Desa.

Dalam upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas terutama Pemerintah desa agar mereka tahu tugas dan fungsinya.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa merupakan sebuah instansi pemerintah yang sangat berperan dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa juga merupakan salah satu instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pelayanan publik yang berkerja dalam tatanan kemasyarakatan, salah satunya dimasyarakat desa. 

Dalam hal ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sangat dituntut berperan aktif untuk membuat program kerja meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah desa. 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa merupakan fasilitator dalam usaha pengembangan masyarakat desa yang dapat membantu permasalahan di desa.

Aparatur Pemerintah desa adalah orang-orang yang berada dalam kepengurusan masyarakat desa yang terdiri atas Kepala Desa dan perangkat-perangkatnya, yang sering disebut dengan aktor-aktor desa. 

Dari berbagai teori dan penjelasan di atas, salah satu instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan pemerintah desa terutama ditingkatan Kabupaten yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa. Sehingga, dalam penelitian ini mengambil Badan PMD ini. 

Kepala Desa dipilih langsung masyarakat desa, yang telah diatur dan dijelaskan dalam UU RI No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu pada BAB.IX tentang desa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat masih sangat rendahnya kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tiap-tiap desa. 

Hal ini lah yang menyebabkan penulis tertarik, untuk mengambilnya menjadi suatu penelitian, karena melihat betapa pentingnya program kegiatan-kegiatan tersebut dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa. 

Selain itu, penulis juga ingin melihat lebih jauh mengapa dari setiap program kegiatan tersebut masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Dengan kondisi seperti ini sangat dituntut peran dari berbagai pihak desa harus segera diperhatikan terutama kinerja aparatur pemerintah desanya karena merekalah sebagai aktor pengeraknya.(***)

Oleh: Suryadi

NPM: 21801091113

Jurusan: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas: Ilmu Administrasi

UNIVERSITAS ISLAM MALANG




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.


Jajak Pendapat



Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video