Panwaslu Sebut Politik Uang Cederai Demokrasi

By Bermadah 20 Mei 2018, 20:39:03 WIB Politik
Panwaslu Sebut Politik Uang Cederai Demokrasi

Keterangan Gambar : Anggota Panwaslu Pekanbaru Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Yasrif Yakub Tambusai bersama Ketua Panwaslu Kecamatan Tampan Ardinal dan jajaran, usai pemasangan spanduk sosialisasi Bawaslu Riau tentang "Politik Uang Hukumnya Haram" di Masjid Islamic Centre Nurul Jannah Jalan Cipta Karya, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Sabtu (19/5/2018).


BERMADAH.CO.ID, PEKANBARU - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru menyebutkan, politik uang merupakan perbuatan melawan hukum yang mencederai demokrasi. Untuk itu, semua calon kepala daerah dan tim sukses diingatkan untuk tidak melakukan money politik.

"Kepada masyarakat juga kita minta tidak menerima politik uang. Yang memberi dan menerima sama-sama berdosa, karena hukumnya haram," tegas Anggota Panwaslu Pekanbaru Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Yasrif Yakub Tambusai, pada pemasangan spanduk sosialisasi Bawaslu Riau tentang "Politik Uang Hukumnya Haram" di Masjid Islamic Centre Nurul Jannah Jalan Cipta Karya, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Sabtu (19/5/2018).

Menurut Yasrif, pada Pilkada Riau tahun ini semua pihak harus bekerja sama mengawasi berbagai kecurangan, termasuk politik uang untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu.

"Bagaimana pemimpin membangun bangsa ini jika mereka melakukan politik uang. Politik uang benar-benar merusak bangsa sehingga para pemberi dan penerima sama-sama masuk neraka," tegas dia.

Di samping itu, Panwaslu juga meminta masing-masing calon dan tim sukses menghindari SARA dan kampanye hitam yang bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

"Larangan penerima politik uang itu harus diketahui masyarakat luas, jangan sampai ada yang berurusan dengan hukum karena diimingi sejumlah uang yang tidak seberapa itu," ucapnya.

Lebih jauh disampaikan Yasrif, hukum politik uang haram sesuai Hadis Rasulullah SAW yang lebih kurang berbunyi "Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka" (HR Muslim). Kemudian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 juga menegaskan, pelaku politik uang bisa dihukum penjara selama 36 bulan dan denda minimal Rp200 juta. (rls) 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.


Jajak Pendapat



Komentar Terakhir

  • PelangiQQ

    Ah.. paling bentar ajaa tu - Dapatkan bonus melimpah untuk member baru !! Hanya di ...

    View Article
  • Pelangipoker

    Semoga hukum dapat ditegakkan walaupun melawan orang berduit - Dapatkan bonus untuk member baru ...

    View Article
  • Pokerpelangi

    Udah dapat keja lain mungkin. Habis lama kali diterima PNS - Poker online bonus terbesar untuk ...

    View Article

Video Terbaru

View All Video